EQUITYWORLD FUTURES – Komisi Pemilihan Umum belum memutuskan aturan khusus terkait pembentukan koalisi dalam pemilihan kepala daerah serentak bagi partai yang mengalami dualisme kepengurusan. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, pembentukan koalisi hanya bisa dilakukan kepengurusan partai yang dianggap sah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, pembentukan koalisi masih harus menunggu putusan pengadilan yang menyangkut keabsahan kepengurusan suatu kubu berkekuatan hukum tetap.

“Tidak boleh berselisih satu partai pun, jadi harus bangun, dan ini tentu menanti putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap). Nanti pasca-putusan inkracht maka dokumen yang dinyatakan sah dan diregistrasi oleh Kemenkumham, itu yang akan digunakan. Sementara yang lainnya akan diarsipkan saja oleh KPU,” kata Husni di kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (13/5/2015) malam.

Untuk pembentukan suatu koalisi dengan partai lain, maka kepengurusan suatu partai harus sepaham dari akar rumput hingga pimpinan puncak. Namun, untuk pendaftaran calon kepala daerah, KPU telah menyepakati aturan khusus yang memperbolehkan dua kepengurusan partai yang mengalami dualisme kepemimpinan mengajukan calon secara terpisah selama calon yang diajukan adalah orang yang sama.

Aturan ini nantinya akan dimasukkan dalam Pasal 36 Ayat 3 PKU yang memaparkan mengenai proses perdamaian atau islah partai. “Dan di situ nanti akan ada mekanisme pencalonan yang akan dilakukan oleh dua pihak kepengurusan secara terpisah, tetapi yang diajukan adalah sepasang calon yang sama,” tutur Husni.

Saat ini ada dua partai yang mengalami dualisme kepemimpinan, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua kubu di Golkar sudah sepakat untuk mengikuti aturan KPU dengan mengajukan calon kepala daerah yang sama nantinya.

Kedua kubu Golkar telah menandatangani kesepakatan untuk menjaring kepala daerah bersama. Jika tidak ditemukan kesepakatan melalui musyawarah, penentuan calon yang akan diusung dilakukan melalui cara lain yang obyektif, misalnya dengan memperhatikan hasil survei terhadap bakal calon.

Sementara itu, pengurus PPP versi Muktamar Surabaya masih meminta waktu untuk memutuskan apakah akan mengikuti aturan ini atau tidak.