EQUITYWORLD FUTURES – Ditangkapnya oknum jaksa dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melahirkan polemik baru KPK dengan Kejaksaan.

Kali ini, polemik terkait uang suap yang menjadi barang bukti operasi tangkap tangan, yang melibatkan dua jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Bupati Subang Ojang Sohandi.

KPK menganggap uang yang ditemukan di ruangan jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Deviyanti Rochaeni, merupakan suap dari terdakwa Jajang Abdul Kholik.

Oleh karena itu, KPK menyitanya sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan Senin (11/4/2016) lalu.

Namun, Kejati Jabar menganggap uang tersebut bukanlah duit pelicin dari terdakwa, melainkan angsuran membayar uang pengganti kerugian negara.

“Yang ditemukan KPK di ruang inisial DR itu adalah bagian dari uang pengganti secara keseluruhan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Remon Ali.

Diakui Remon, saat ini pihak Jajang dalam proses pengembalian kerugian negara secara bertahap.

Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi anggaran BPJS di Subang diperkirakan sebesar Rp 4,7 miliar. Uang yang ditemukan di ruangan Deviyanti termasuk dalam cicilan tersebut.

Bisa saja, kata Remon, jaksa tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan kepadanya. Namun yang jelas, uang tersebut disetorkan pihak terdakwa Jajang kepada jaksa.

Sementara menurut KPK, uang yang diserahkan ke jaksa ditengarai berasal dari Bupati Subang Ojang Sohandi.

Terkait uang yang disita itu, Kejati Jabar akan berkoordinasi lebih jauh dengan KPK.

Kepala Kejati Jabar Feri Wibisono mengatakan, pihaknya akan melampirkan bukti tanda cicilan penggantian kerugian negara dan mencocokkan data yang mereka miliki.

Sehingga, nantinya akan terbuka jelas apakah uang tersebut bagian dari suap atau bukan.

Penggantian Kerugian Negara Boleh Dicicil

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto mengatakan, terdakwa bisa mulai mencicil penggantian kerugian negara kepada jaksa sebelum tuntutan dibacakan.

Pembayaran biasa dilakukan langsung ke jaksa penuntut umum yang menangani perkaranya.

“Dia menitipkan biasanya sukarela, bisa lewat jaksa. Bisa cicil, atau langsung,” ujar Amir.

Amir mengatakan, angsuran penggantian kerugian negara itu bisa dianggap sebagai itikad baik terdakwa.

Jika dinyatakan bersalah oleh hakim, maka uang itu akan diambil. Jika divonis bebas, maka akan dikembalikan.

Meski begitu, Amir enggan menarik kesimpulan apakah uang yang berada di ruangan jaksa Deviyanti benar angsuran penggantian kerugian negara atau suap sebagaimana yang diduga oleh KPK.

Menurut dia, asal usul uang tersebut akan diketahui dalam proses penyidikan di KPK.

“Kalau masalah itu kan nanti di pengadilan disampaikan bahwa yang bersangkutan terbukti atau tidak,” kata Amir.

Alibi

Pernyataan Kejati Jabar yang bertolak belakang dengan KPK dianggap sebagai alibi untuk melindungi dua jaksa.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, untuk apa Bupati Subang yang mengurus uang pengganti, padahal dirinya bukan terdakwa dalam kasus tersebut.

“Kejaksaan tidak perlu membuat alibi atau dalih-dalih yang terkesan justru menghambat kerja KPK dan melindungi anak buahnya,” kata Emerson.

Emerson mengatakan, sebaiknya kejaksaan menyerahkan penanganan perkara ini sepenuhnya ke KPK.

Ia meyakini KPK memiliki cukup bukti memberatkan untuk menyebut uang yang disita merupakan uang suap.

“Harusnya kejaksaan berterima kasih kepada KPK karena sudah dibantu bersihkan kejaksaan dari oknum jaksa,” kata Emerson.

Bupati Subang Minta Maaf

Secara tersirat, Bupati Subang tidak membantah dirinya menyuap jaksa. Hal tersebut terlihat saat ia hendak ditahan KPK.

Sebelum masuk ke mobil tahanan yang menunggunya di gedung KPK, ia meminta maaf atas kasus yang menjeratnya.

“Saya mohon doa restunya kepada masyarakat Kabupaten Subang dan juga saya memohon maaf. Jaga kekompakan, kebersamaan, dan mudah-mudahan Subang menjadi kabupaten yang maju,” kata Ojang.

KPK menduga uang yang diberikan Ojang melalui Jajang ditujukan agar JPU meringankan tuntutan terhadap Jajang dan mengamankan Ojang agar tidak tersangkut kasus tersebut di persidangan.

Ojang juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 385 juta. Saat dilakukan penangkapan terhadap Ojang di Subang, Jawa Barat, petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 385 juta di mobil milik Ojang.