Dua periode, Wali Kota Nur Mahmudi berkuasa di Depok. Mantan Presiden PKS itu tak bisa lagi mencalonkan diri untuk masa jabatan 2015-2020. Meski begitu, DPD PKS Depok tetap percaya diri mengincar jabatan wali kota meski harus berkoalisi dengan parpol lain karena suara mereka jeblok dalam pemilu legislatif lalu.

“Kita belum bicara siap yang akan menjadi mitra koalisi, saat ini masih konsentrasi pencalonan. Tentu saja saat ini semua partai mengincar jabatan calon Depok 1. Kita lihat saja nanti ke depan,” kata Ketua DPD PKS Depok M Supariyono ketika dihubungi merdeka.com, Senin (25/8).

Meski begitu, dengan komposisi anggota suara berdasar hasil pemilu lalu, PKS tidak menutup kemungkinan opsi lain. “Intinya semua ingin mengincar jabatan Depok 1 bukan Depok 2. Prosesnya masih lama,” imbuh Supariyono.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif lalu, dari total 50 anggota DPRD Depok, PKS hanya menempatkan enam wakilnya saja. Jumlah ini anjlok dari sebelumnya 11 kursi pada pemilu legislatif 2009. Untuk mencalonkan pasangan wali kota dan wakil wali kota, PKS harus memenuhi syarat 15 persen kursi DPRD. Berkoalisi dengan parpol lain mutlak dibutuhkan.

PDIP menjadi partai yang paling banyak menempatkan anggotanya di DPRD Depok dengan jumlah 11 kursi. Kemudian Nasdem 1 kursi, PKB 1 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 9 kursi, Demokrat 5 kursi, Partai Amanat Nasional 6 kursi, PPP 4 kursi, dan Hanura 2 kursi.