Kementerian Perindustrian sedang berencana menyodorkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang lembaga pembiayaan pengembangan industri pada presiden mendatang. Lembaga pembiayaan tersebut dibentuk karena perbankan nasional hanya bekerja sebagai bank dagang dan memiliki batasan dalam menyalurkan kredit.

“Saya sudah nyusun RUU tentu melibatkan OJK, Himbara dan Kemenkeu,” kata Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengembangan Investasi, Benny Soetrisno dalam acara potensi pembiayaan ramah lingkungan pada sektor ekonomi prioritas di Gedung BI, Jakarta, Selasa (26/8).

Lembaga pembiayaan ini agar industri menengah bisa mengimpor bahan baku, termasuk bahan penolong dan barang modal. Namun, untuk mengesahkan menjadi undang-undang menunggu pada pemerintahan baru. Modal dasar dari lembaga pembiayaan ini diperkirakan sebesar Rp 10 triliun.

Dia memaparkan kebutuhan pendanaan sektor industri sangat besar. Sektor industri menengah seperti tekstil, misalnya harus impor zat warna hingga USD 5 juta. “RUU sudah selesai, kita tidak selesaikan undang-undang sekarang karena waktunya mepet. Jadi nanti diserahkan ke pemerintah baru,” kata dia.