EQUITYWORLD FUTURES – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kaget dengan hasil kunjungannya di Kecamatan Lumbis Ogong. Hal ini karena informasi dari masyarakat setempat, bahwa tiga dari 10 desa di kecamatan itu telah diklaim Malaysia sebagai miliknya.

Anggota DPRD dari PAN, Ramli membenarkan jika ratusan kepala keluarga warga negara Indonesia berdomisili di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, tetapi wilayahnya telah lama diklaim sebagai milik Malaysia.

“Ketiga desa yang dimaksud yakni Desa Sumantipal, Desa Sinapad dan Desa Kinokod dengan luas wilayah 54.000 hektare,” kata Ramli asal daerah pemilihan (Dapil) III termasuk Kecamatan Lumbis Ogong tersebut.

Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut cerita tragis tentang tapal batas dengan Malaysia itu?

1. Sejak tahun 1984, perusahaan Malaysia kuasai 3 desa di Nunukan

 

Sejak tahun 1984, hasil hutan di tiga desa yakni Desa Sumantipal, Desa Sinapad dan Desa Kinokod itu telah dikuasai oleh salah satu perusahaan Kerajaan Malaysia. Tak hanya itu, perusahaan Malaysia itu juga menangkapi masyarakat setempat yang ingin menghalangi atau menebang kayu untuk kebutuhan pemukiman.

“Jadi sudah ada tiga desa yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Desa Kinokod, Desa Sumantipal dan Desa Sinapad termasuk telah menguasai hasil hutannya sejak 1984,” ungkap Ramli, anggora DPRD Kabupaten Nunukan.

2. Sejak tahun 1965 warga 3 desa di Nunukan eksodus ke Malaysia

 

Sementara itu, Anggota DPRD dari PDIP, Lewi mengatakan bahwa eksodus WNI yang berdomisili di Kecamatan Lumbis Ogong terjadi sejak 1965 saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Hingga saat ini yang menyebabkan sekitar 60 persen penduduk di kecamatan itu khususnya di distrik Labang, Panas dan Tau Lumbis telah pindah ke wilayah Tenom Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia.

Akibat besarnya jumlah penduduk di kecamatan itu yang eksodus ke wilayah Negeri Sabah, maka Kerajaan Malaysia kembali mengklaim ketiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong sebagai wilayahnya sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI di wilayah perbatasan tersebut.

Ramli dan Levi juga menyatakan, selama ini masyarakat setempat menganggap ketiga desa itu telah dijual oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak pernah mempermasalahkannya apabila pemerintah Malaysia melakukan aktivitas.

3. Malaysia janjikan listrik yang tak bisa diberi Pemerintah RI

 

Ramli maupun Lewi mengatakan, sesuai informasi yang berhasil dihimpun pada tokoh adat setempat mengaku pemerintah Kerajaan Malaysia telah menjanjikan untuk memberikan bantuan penerangan listrik berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan kebutuhan lainnya terhadap masyarakat Desa Sumantipal dan Sinapad.

Sedangkan Desa Kinokod sendiri, kata Lewi, telah kosong karena seluruh penduduknya telah pindah warga negara ke Malaysia termasuk kepala desanya.

Persoalan yang dihadapi sekarang, adalah masyarakat setempat yang merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia lebih senang apabila wilayahnya berada di bawah pemerintahan Malaysia karena kehidupannya lebih terjamin khususnya pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Kedua legislator tersebut juga menyatakan, selama ini masyarakat setempat menganggap ketiga desa itu telah dijual oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak pernah mempermasalahkannya apabila pemerintah Malaysia melakukan aktivitas.

4. Klaim Malaysia di Nunukan berpotensi meluas

 

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ramli mengatakan peluang klaim Malaysia tersebut sangat terbuka lebar sehubungan dengan eksodus WNI di Kecamatan Lumbis Ogong ke wilayah Malaysia terus berlangsung hingga saat ini. Ditambah lagi kata dia tokoh masyarakat/adat di daerah itu telah menjadi warga negara Malaysia, dan masih mempunyai pengaruh yang kuat mendorong warga lainnya untuk pindah warga negara. Selain itu tokoh ini juga bisa saja mengklaim wilayah adatnya yang masuk wilayah RI menjadi masuk wilayah Malaysia.

“Peluang Malaysia untuk mengekspansi wilayah Indonesia di Kecamatan Lumbis Ogong sangat besar karena faktor wilayah adat yang mana sejumlah tokoh adat di kecamatan itu telah berpindah menjadi warga negara Malaysia sehingga dapat mengambil wilayah adat sebelumnya di Indonesia menjadi wilayah Malaysia yang menjadi tempat tinggalnya sekarang,” terang Ramli.

Anggota DPRD Nunukan asal PDI Perjuangan Lewi mengatakan, pemahaman masyarakat adat di daerah itu bahwa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan kekuasaan wilayah adat sehingga besar kemungkinan wilayah Indonesia yang menjadi kekuasaannya selama masih menjadi warga negara Indonesia (WNI) dapat saja diklaim sebagai wilayahnya ketika menjadi warga negara Malaysia.

Oleh karena itu, dia mengharapkan, pemerintah pusat dapat memperhatikannya secara serius agar kekhawatiran tersebut tidak sampai terjadi dengan memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong seperti ketersediaan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.