EQUITYWORLD FUTURES – Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan revisi itu, pemerintah ingin memiliki dasar hukum yang lengkap dalam hal pencegahan dan penanganan terorisme.

Beberapa poin yang diusulkan untuk diubah adalah pencabutan status kewarganegaraan dan bagi warga negara Indonesia yang pernah mengikuti latihan terorisme.

Ada pula poin penambahan masa penahanan untuk keperluan pemeriksaan terduga teroris dan pemberian persetujuan alat bukti terkait dengan terorisme yang semula harus diberikan ketua pengadilan negeri menjadi oleh hakim pengadilan.

Unsur lain seperti deradikalisasi, kekerasan, pendidikan, dan kesenjangan juga menjadi bahan pertimbangan saat pembahasan.

Pemerintah menyatakan, langkah revisi ini diperlukan karena selama ini aparat penegak hukum kesulitan menangkap pelaku teror jika mereka nyata-nyata belum melakukan tindakan teror.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, mengatakan, revisi UU itu mendesak dilakukan mengingat gerakan teroris yang semakin terbuka saat ini.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan rencana pemerintah tersebut.

Banyak yang menilai usaha pemerintah terkesan terburu-buru dan tanpa adanya kajian yang menyeluruh.

Pakar hukum Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU Anti-terorisme.

“Revisi undang-undang mungkin akan memberikan efek jangka pendek. Tapi itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan,” ujar Todung saat ditemui di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jumat (15/1/2016).

Sejauh pengamatan yang ia lakukan, kasus terorisme yang muncul justru timbul karena lemahnya koordinasi antara aparat-aparat keamanan, seperti kepolisian, tentara dan intelijen.

Oleh karena itu, hal krusial yang harus segera dilakukan sebenarnya adalah mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada dalam bidang intelijen untuk mendeteksi bahaya-bahaya ancaman teror.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq pun berpendapat bahwa kasus terorisme yang terjadi merupakan akibat dari kurang optimalnya instrumen yang ada.

“Apakah kejadian bom ini tanda masih lemahnya kewenangan lembaga? Atau sesungguhnya implementasi kewenangannya kurang optimal?” ujarnya.

Perlu evaluasi

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah mengatakan, pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi terhadap instrumen hukum yang sudah ada.

Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan UU anti-terorisme dengan peraturan-peraturan lain.

Dia mencontohkan, rencana pemidanaan seseorang yang terindikasi melakukan ajakan untuk melakukan aksi terorisme bisa saja dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kalau soal penindakan atas hasutan untuk melakukan tindakan terorisme dan pernyataan bergabung dengan kelompok radikal, kan kita sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” kata Roichatul di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Ia mengatakan, evaluasi tersebut bisa menjadi pedoman agar nantinya langkah dan kebijakan pemerintah tidak mengarah pada tindakan represif.

Terkait usulan perpanjangan masa penahanan terduga teroris dalam proses pemeriksaan menjadi 30 hari, menurutnya hal itu berpotensi melanggar hak-hak asasi.

“Jika masa penahanan ditambah, risikonya melanggar prinsip-prinsip HAM. Sesuai prinsip HAM, seharusnya masa penahanan itu diperpendek bukan diperpanjang,” kata dia.

Pembenahan program deradikalisasi

Di sisi lain, elemen organisasi masyarakat sipil melihat persoalan terorisme justru terjadi karena kelemahan program deradikalisasi.

Dalam perkembangannya, terungkap jika sosok pelaku terorisme Afif alias Sunakim, tersangka dalam aksi teror di kawasan Sarinah, merupakan seorang residivis.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan bahwa fakta tersebut menjadi bukti program deradikalisasi yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak efektif.

“BNPT melakukan pencegahan dan pembinaan sampai ke dalam penjara juga. Kalau misalnya Afif bisa belajar soal ISIS di dalam penjara, berarti pembinaan (deradikalisasi) yang dilakukan BNPT patut dipertanyakan,” kata Haris.

Menurut Haris, pembenahan program deradikalisasi penting dilakukan ketimbang melontarkan wacana revisi undang-undang anti-terorisme.