Mulai hari ini, (1/8), seluruh SPBU wilayah Jakarta Pusat, tidak lagi menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis Minyak Solar. Kebijakan diambil sebagai langkah untuk menghindari jebolnya kuota minyak solar dan premium pada akhir tahun 2014.

Kebijakan ini, dinilai pengelola SPBU akan mempengaruhi kinerja keuangan SPBU di Jakarta Pusat. Paling tidak, pengusaha akan mengalami penurunan omzet.

Kepala SPBU 31.102.02 Tanah Abang, Ferliq mengatakan meski baru awal diterapkan, diperkirakan SPBU ini mengalami penurunan omzet.

“Rata-rata pelanggan kami memang non pemerintah, jadi setiap harinya kami jual 6 ribu liter (KL), ya ruginya kisaran segitu,” ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (1/8).

Dia belum dapat memperkirakan nilai kehilangan potensi pendapatan setelah kebijakan ini berlangsung. “Saya tak tahu persis rupiahnya berapa, yang pasti 6 ribu kiloliter sudah hilang. Karena memang belum terlihat juga karena ini masih lebaran, mungkin senin nanti,” katanya.

Dia mengakui kebijakan anyar pemerintah ini sangat berpengaruh ke semua pihak. Kemungkinan, pelanggan akan beralih ke solar non subsidi. “Kalau pengaruh pasti ada, pelanggan mencari selisih harga di luar.”

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, untuk tidak mendistribusikan BBM jenis minyak solar di wilayah tertentu.

Per 1 Agustus, pemerintah menghapus layanan minyak solar di wilayah Jakarta pusat. Kebijakan ini merupakan respons dari penetapan kuota BBM bersubsidi di APBNP 2014 yang turun dari 48 juta kiloliter (KL).

Selanjutnya, membatasi penjualan di wilayah rawan penyelundupan, penjadwalan penjualan solar, mengurangi jatah BBM nelayan dan menghilangkan penjualan premium di jalan tol.