Tim Transisi mengusulkan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk membentuk otoritas khusus penerimaan negara. Untuk itu, tim transisi menawarkan dua opsi.

Pertama, memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan untuk kemudian berdiri sendiri. Kedua, membentuk badan penerimaan negara dengan melebur semua institusi pemungut pajak dan pendapatan non-pajak, seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

“Sudah diusulkan, opsinya satu badan otoritas pajak saja. Opsi lain badan penerimaan negara,” ucap Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto saat di temui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9).

Terpenting, menurut Andi, otoritas yang dibentuk berada di luar Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Jokowi. Dengan begitu, tim transisi yakin rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat dari 12,4 persen menjadi 13,5 persen pada 2019.

“Atau mencapai titik ideal di antara 14 persen sampai 15 persen sudah dibuat,” papar Andi.

Kendati demikian, diakuinya, pembentukan otoritas tersebut membutuhkan waktu. Pemerintah mendatang mesti mempersiapkan aturan dasarnya terlebih dulu.

“Nggak bisa langsung saat dilantik karena perangkat regulasi harus disiapkan. Kalau mau cepat memakai Perpu, kalau memang harus lewat proses DPR ada waktu enam bulan untuk siapkan itu.”