EQUITYWORLD FUTURES – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan tiga kartu sakti yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Ketiga kartu itu yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang sudah bisa diambil warga di setiap kantor pos, sejak Senin (3/11).

Sejak diluncurkan, ribuan warga di Jakarta langsung mendatangi kantor pos terdekat untuk antre mengambil kartu tersebut. Namun demikian, minimnya sosialisasi terhadap kegunaan ketiga kartu itu masih membuat rakyat bingung. Hal itu disebabkan, karena banyaknya kartu-kartu untuk rakyat yang memiliki kegunaan yang sama seperti, BPJS, KJN, KJS, dan KJP, yang sebelumnya sudah dimiliki oleh rakyat kecil.

“Saya belum tahu menggunakannya buat apa, karena sebelumnya sudah ada KJS dan BPJS,” ujar seorang ibu rumah tangga bernama Siti, di Kantor Pos Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi tidak mau menjelaskan bagaimana teknis para penerima kartu yang sudah mempunyai terproteksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggunakannya. Dia menyerahkan para menteri terkait untuk menjelaskan kepada publik.

“Tanya ke menteri. Nanti teknis tanyakan menteri,” kata Jokowi saat peluncuran tiga kartu di Kantor Pos Pusat, Jl Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Jokowi berharap kartu ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia sampai Desember mendatang. menurutnya KIS, KIP dan KKS adalah sistem yang memudahkan masyarakat agar bisa mengakses ke pendidikan dan kesehatan.

1. Jokowi disarankan beri pelayanan beda untuk kartu sakti baru

 

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, tiga kartu sakti yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo(Jokowi), adalah terobosan yang paling baik dari pemerintahan sebelumnya. Meski memiliki kesamaan dengan kartu-kartu sebelumya, menurutnya tiga kartu sakti Jokowi lah yang menyasar pada rakyat kecil.

“Ini lebih baik dari kartu-kartu kesejahteraan yang sudah ada pada pemerintah sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jokowi jelas sasarannya, yaitu rakyat kecil. Tapi kalau BPJS siapapun bisa, asal dia membayar iuran setiap bulannya,” kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Senin (3/11).

Meski demikian, menurutnya, Jokowi dan menteri-menteri kabinet kerjanya harus memantau langsung pembagian kartu sakti tersebut agar tepat sasaran. Dia menambahkan, meski memiliki fungsi yang sama dengan kartu-kartu sebelumnya seperti KJS dan KJP, pemerintah harus memberikan jaminan yang berbeda dengan kartu sakti baru.

“Harus ada perbedaan agar keduanya bisa berfungsi, misalnya untuk KIS bisa digunakan di rumah sakit dan pelayanan yang berbeda dengan KJS. Jadi rakyat bisa mengunakan keduanya, dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

“Ini (baru) step pertama. Kita akan bertahap untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Presiden.

Berikut tanggapan terkait tumpang tindih kartu sakti Jokowi:

2. Jokowi harus cabut kartu kesehatan pemerintahan sebelumnya

 

Program kesejahteraan rakyat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pasangan Jokowi – JK mulai dikritik. Program ini dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan implementasi BPJS Kesehatan yang sebelumnya sudah ada sejak era pemerintahan sebelumnya.

Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar, mengatakan agar tidak terjadi masalah tumpang tindih, Jokowi seharusnya mencabut kartu kesehatan yang telah diluncurkan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal itu harus dilakukan agar masyarakat khususnya DKI Jakarta tidak bingung menggunakan kartu kesahatan yang dimilikinya.

“Saya berharap kartu-kartu yang beredar seperti BPJS dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
kartu yang lain tidak berlaku segera dicabut. Sebab itu hampir sama fungsinya,” kata Musni saat dihubungi merdeka.com, Senin (3/11).

Dia menambahkan, penarikan kartu-kartu tersebut sebaiknya dilakukan sebelum tiga kartu baru lainnya didistribusikan ke seluruh Indonesia. Musni menjelaskan, pemerintah juga harus sering mensosialisasikan tiga kartu baru Jokowi supaya bisa dipergunakan dengan baik oleh rakyat Indonesia.

“Ini memang membantu masyarakat. Saya kira masyarakat tidak perlu resah karena itu akan dilakukan secara bertahap. Saya juga berharap, pembagian kartu ini tepat pada sasarannya, jangan sampai yang miskin gak dapat yang mampu justru mendapatkannya,” tandasnya.

3. Menkes: KIS berbeda dengan JKN

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dimaksudkan untuk menggantikan program JKN yang telah ada dalam Undang-undang (UU). Menurut dia, kartu ini tetap menggunakan sistem JKN, hanya terdapat perbedaan dapat digunakan untuk tindakan pencegahan penyakit.

“Tidak akan menggantikan JKN. Bahkan para anggota JKN yang memegang KIS akan mendapatkan sejumlah benefit,” kata Nila di Jakarta, Jumat (31/10).

Nila mengatakan, benefit yang dimaksud antara lain berupa tindak pencegahan terhadap suatu penyakit. Sebagai misal, terdapat seorang penderita sakit mata yang bersifat generik atau menurun, pasien itu dapat menggunakan KIS untuk memeriksakan mata anak-anaknya secara rutin.

“Artinya, jangan baru sakit baru berobat lalu sehat, kalau bisa cegah agar tidak sakit,” kata dia.

4. Anies: Kartu KIP beda dengan Bantuan Siswa Miskin (BSN)

 

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, ada perbedaan antara Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program Bantuan Siswa Miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Perbedaan tersebut terletak pada cakupan penerima program tersebut.

“Kalau bantuan siswa miskin hanya orang-orang miskin, kalau Kartu Indonesia Pintar memasukkan siswa dari keluarga yang rentan miskin,” ucap Anies

Anies mengatakan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki cakupan lebih luas dibanding program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan KIP, siswa miskin dan rentan miskin tidak hanya memperoleh keringanan biaya sekolah, tetapi juga menerima dana yang dapat digunakan untuk kegiatan lain terkait pendidikan.

“Tujuannya dari KIP itu bukan sekadar anak-anak yang sekarang sekolah ringan biaya. Tapi anak-anak sekolah bisa sekolah, punya uang ke balai latihan kerja, atau bisa berwirausaha,” tandasnya.