Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 telah diajukan untuk dibahas dengan DPR. Dalam postur RAPBN 2015, defisit anggaran tercatat mencapai 2,32 persen terhadap PDB. Nilai ini hampir menyentuh batas atas defisit sesuai UU yakni 3 persen.

Sumber pembiayaan defisit dari utang secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 253,7 triliun di APBN 2014 menjadi Rp 282,7 triliun dalam RAPBN 2015. Direktur Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan mengaku miris melihat kondisi ini.

Terus membengkaknya pembiayaan negara dari utang berbanding terbalik dengan produktivitas dan kemampuan menggenjot pajak. Pendapatan pajak terus menurun. Padahal, selama ini peran pajak paling besar untuk membiayai belanja negara.

“Pajak kita rasionya masih rendah dari PDB. Utang memang rendah rasio dari PDB tapi utang ini dibayar bukan dari PDB tapi dari anggaran, beda dengan pajak yang seharusnya bisa lebih tinggi rasionya. Boleh rasio utang terhadap PDB liat dompetnya,” ucap Dani di Jakarta, Rabu (20/8).

Dalam pandangannya, membengkaknya pembiayaan negara dari utang terjadi karena banyak faktor. Terutama menurunnya pendapatan pajak. Selain ini, nominal utang juga terus membesar karena beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Tahun 2014 saja, pemerintah menetapkan pagu pembayaran cicilan pokok Rp 247,7 triliun dan bunga Rp 121,3 triliun.

“Kemudian juga ketergantungan BUMN dan pemerintah daerah atas dasar utang luar negeri semakin besar. Terlihat adanya penerusan pinjaman tahun 2015 ini di PLN sebesar Rp 3,2 triliun, Pertamina 677,6 miliar dan Provinsi DKI Jakarta Rp 298,6 miliar,” tegasnya.

Membengkaknya utang luar negeri juga terjadi karena tidak optimalnya penerimaan negara dan kontribusi BUMN yang lemah. “Masih adanya praktik inefisiensi atau pemborosan anggaran