EQUITYWORLD FUTURES – Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Rustam Effendi, mendukung rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membuka jalur baru. Khususnya untuk layanan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line yang menghubungkan Jakarta Kota hingga ke Tanjung Priok, Jakut.

“Ya, itu bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk mendukung program transporasi masal, termasuk kereta api (KRL),” ujar Rustam kepada Kompas.com (6/4/2015).

Untuk mengaktifkan jalur sepanjang 8,086 kilometer itu, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jakut siap mengatasi sejumlah solusi terkait kendala yang dihadapi dalam realisasi program transportasi Pemprov DKI tersebut. Salah satunya terkait infrastruktur dan pembebasan lahan.

“Kalau sebatas bangunan-bangunan yang perlu ditertibkan kita akan bantu. Karena kan konsepnya di mereka (PT KAI),” tegas Rustam.

Meski demikian, pihak Pemkot masih menunggu kepastian dari pihak KAI dalam merealisasikan konsep tersebut. Mengingat hingga saat ini, menurut Rustam, belum ada komunikasi dari pihak KAI kepada Pemprov DKI terkait rencana tersebut.

“Baru sebatas wacana, (konsepnya) belum disampaikan ke Pemprov DKI. Konsepnya akan seperti apa, itu baru rencana. Tapi kita tetap mendukung (rencana) itu,” papar Rustam.

Sebelumnya, KRL Commuter Line telah membuka jalur baru per 1 April 2015. Jalur tersebut menghubungkan Citayam hingga ke Nambo, Kabupaten Bogor. Satu jalur lagi yang diagendakan akan dibuka, yaitu jalur Stasiun Kota-Tanjung Priok.

Meski mengklaim pembukaan jalur Kota-Priok telah memasuki tahap finishing, namun, PT KAI belum dapat memastikan kapan akan mulai dioperasikan.

“Sampai saat ini, masih ada beberapa prasarana yang masih harus dibenahi,” kata Kepala Humas Daops I PT KAI, Bambang Prayitno kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2015) lalu.

Bambang sendiri mengaku, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam persiapan pengoperasian jalur Kota-Tanjung Priok adalah longsoran tanah di beberapa titik di jalur sepanjang jalur tersebut.

Namun, pihak KAI menjamin bahwa tersebut dapat segera diatasi dalam waktu dekat. Pasalnya, KAI telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, guna mengatasi permasalahan tersebut.