Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Begitulah. Sepuluh tahun lalu, SBY mendapat sambutan luar biasa dari media massa menjelang pencalonan presiden; kini, dia juga mendapat sambutan luar biasa dari media massa, menjelang purna tugas.

Bedanya, dulu, dia mendapat simpati dan dukungan, setelah secara tepat memposisikan diri sebagai pihak yang dizalimi penguasa; kini, dia menerima antipati dan kecaman, setelah manuver politiknya mencederai perasaan publik.

Dukungan yang datang dari rakyat saat hendak mencalonkan menjadi presiden saat itu, mungkin tidak sebanding dengan kecaman yang datang dari rakyat menjelang berakhirnya tugas kepresidenan saat ini. Sebab, kecaman tidak saja dari media massa, tetapi juga dari media sosial. Media massa bisa saja “menghaluskan” sumpah serapah massa, tetapi di media sosial, rakyat bebas ngomong apa saja.

Kesebalan dan kemarahan sudah demikian memuncak, sehingga politik sopan santun yang SBY serukan selama sepuluh tahun, malah berbuah kelugasan dan bahkan sarkasme massal. Tagar ShameOnYou, ShameByYou, dan ShameByYouAgain dalam media sosial twitter adalah beberapa contoh. Belum lagi caci maki yang muncul di Facebook, Youtube, dan Instagram.

SBY pun menjadi satu-satunya kepala pemerintahan yang paling banyak dikecam rakyat sendiri. Dan celakanya, kecaman itu disaksikan oleh warga dunia. Kemarahan rakyat pun menjadi berita media internasional. Akibatnya, SBY tidak jenak selama lawatannya di Amerika Serikat dan Jepang. Dia mempercepat jadwal pulang.

Sungguh sangat tidak enak. Masa jabatan berakhir dalam hitungan hari, tapi problem politik demikian pelik. Tak cukup minta masukan anggota kabinet dan tim ahlinya, SBY juga mengundang Yusril Ihza Mahendra ke Jepang. Ya sekadar mau dengar sarannya.

Semuanya berawal dari politik jaga citra yang diyakininya. Ketika publik mengecam kehendak mayoritas DPR hendak mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada DPRD, SBY mencoba meresponnya secara positif. Katanya, pilkada langsung adalah bagian reformasi yang harus dipertahankan dan diperbaiki. Dia menjanjikan akan berusaha keras untuk mempertahankan pilkada langsung.

Mungkin dia percaya, pernyataan itu bisa meredam rakyat yang mulai gelisah. Mungkin juga dia mengira, pernyataan itu bisa membuatnya terlepas dari tanggung jawab: dia sudah berkomitmen, dia sudah berusaha keras, tetapi yang memutuskan kan DPR, bukan dirinya. Jadi, tidak perlu risau dengan tuntutan publik.

Rupanya dia tidak menyadari, main sandiwaranya sudah diketahui banyak orang. Bagaimana tidak, sedari awal, pemerintah, melalui Kemendagri menyodorkan naskah RUU Pilkada yang berisi pemilihan gubernur oleh DPRD dan bupati/wali kota oleh rakyat. Meski dalam perjalanannya, setelah mendapat tantangan fraksi-fraksi DPR, pemerintah berubah haluan: gubernur dipilih oleh rakyat, bupati/wali kota dipilih oleh DPRD, tetap saja intinya: pemerintah ingin mengubah praktik pilkada langsung menjadi pilkada oleh DPRD.

Apalagi ditambah dengan permainan politik di DPR, di mana Partai Demokrat sering bergonta-ganti rupa: kadang dukung pilkada oleh DPRD, kadang dukung pilkada langsung, kadang menegaskan diri menjadi penyeimbang. Semuanya menjadi jelas. SBY hanya pura-pura pro pilkada langsung, tetapi sejatinya tidak.

Mungkin kalau dia tidak menjanjikan akan berusaha keras mempertahankan pilkada langsung, mungkin kalau dia tidak mengaku kecewa hasil voting, mungkin kalau dia tidak mengaku marah terhadap aksi walk out Fraksi Partai Demokrat; kemarahan rakyat terhadap dirinya tidak sebesar ini. Paling rakyat akan menyimpulkan: ya memang sikap politik SBY tidak mendukung pilkada langsung. Kecewa berat, dan menerima kenyataan: kalah bertarung sama elit politik.

Tetapi karena dia juga membohongi rakyat, maka kemarahan jadi berlipat. Kenapa? Ya karena pernyataan SBY selama ini sama dengan merendahkan kecerdasan dan martabat rakyat. Rakyat mana yang mau dibohongi, dibodoh-bodohi, dan direndahkan. Oleh pemimpinnya sendiri lagi. Hal ini tidak ada presedennya di masyarakat moderen mana pun. Hanya orang bodoh yang menganggap rakyat bodoh.